Dompu,mimbarntb.com - Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan (LP3) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemda Dompu senin (11/9/2017) kemarin, Ketua LP3 Fazrin dalam orasinya meminta unit layanan pengadaan (ULP) agar transparansi dalam proses tender pembangunan kantor Pemda Dompu. Selain itu Fazrin meminta Bupati Dompu selaku KPA dalam proyek tersebut agar menghentikan pembangunan kantor Pemda Kabupaten Dompu yang sedang berjalan, sebab menurut dia proses tender ada indikasi kongkalikong direktur PT. Haka utama dengan ULP.
 |
| Foto pasca demo |
Fazrin juga meminta hal yang sama kepada Sekda dan Direktur Utama PT. Haka Utama sebagai pemenang tender agar segera menghentikan pembangunan kantor Pemda Kabupaten Dompu yang sedang berjalan sebab menurutnya ada kejanggalan pada saat proses tender.
Tidak hanya itu, dalam orasinya Fazrin meminta secara tegas kepada KPK dan Mabes Polri agar mengawasi secara ketat proses pembangunan kantor Pemda Kabupaten Dompu juga proyek-proyek lainnya baik dalam bentuk proses tender maupun proses pengerjaan.
Usai berorasi massa aksi pun membacakan sejumlah tuntutan dan harapannya antara lain yaitu.
Pertama: Meminta transparansi proses tender pembangunan kantor Pemda Dompu yang dilakukan oleh ULP kab. Dompu karena diindikasikan ada permainan antara PT. Haka utama pemenang tender dengan oknum-oknum ULP dan KPA .
Kedua: Meminta kepada ULP kab. Dompu, bupati selaku KPA dan sekda untuk meninjau kembali terhadap proses tender pembangunan kantor bupati dompu/pemda yg dimenangkan oleh PT. Haka utama.
Ketiga:Meminta kepada pemerintah daerah bapak bupati ,bapak sekda dan direktur PT. Haka utama pemenang tender untuk menghentikan proses pekerjaan pembangunan kantor pemda, karena yg bekerja menjadi buruh dan tukang adalah orang orang diluar kab. Dompu.
Keempat: Meminta kepada pemerintah daerah bapak bupati, sekda selaku KPA dan direktur PT. Haka utama pemenang tender untuk memperdayakan masyarakat lokal kab. Dompu untuk menjdi buruh dan tukang dalam pembangunan kantor pemda.
Kelima: Meminta transparansi RAB dan Beastek pembangunan kantor pemda dompu sesuai UUD no.14 Tahun 2008 tentang KIP.
Keenam: Mendesak KPK dan mabes polri untuk ketat melakukan pengawasan diruang lingkup aktifitas pemerintah daerah kab. Dompu dalam proses pelelangan paket proyek gedung dan bangunan lainnya, dalam proses tender dengan sumber anggaran dari APBD dan APBN Karena diduga pengelolaan anggaran pemerintah kab. Dompu besar peluang terjdinya KKN Sehingga menghambat proses pembangunan negara.
Fazrin berharap pembangunan Daerah ini harus dengan niat yang tulus bukan karena adanya kepentingan individu maupun kelompok semata, sebab menurutnya proses pembangunan kantor bupati bisa terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan anggaran APBD yang sangat jumbo.
"Sberharap kepada Bupati Dompu agar memperkerjakan masyarakat lokal sebab menurut dia masih banyak masyarakat pribumi yang tidak memiliki pekerjaan"pungkasnya.
Selain itu, dia berharap kepada pemda Dompu agar menjadi pasukan terdepan untuk mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, karena pemerintah daerah adalah cerminan bagi masyarakat bumi nggahi rawi pahu.
"Saya mengajak seluruh stekholder untuk sama-sama berjuang membangun daerah dengan meningkatkan pengawasan proses pembangunan infrastruktur dan suprastruktur, seperti yang sering diteriakan oleh Presiden Bapak Ir. H. Joko widodo dalam mengimplementasikan progran nawa cita yang di idam-adamkan oleh negara di era pemerintahan jokowi"ungkapnya. (Red)