Sejumlah pemuda mengatasnamakan FPR berorasi di depan kantor UPT Pertanian Monta |
Setibanya di kantor UPT Pertanian Monta massa aksi langsung melakukan orasi oleh koordinator aksi Alif Hanafiiah. Ia mengungkapkan Indonesia adalah negara hukum yang harus bebas dari penindasan. Untuk itu, masyarakat indonesia yang mayoritas petani harus mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah agar pasokan kebutuhan hidup tetap terjaga.
Alif Hanafiah meminta kepada KUPT Pertanian Monta agar transparansi dalam pembagian bantuan bibit, juga meminta kepada kelompok tani penerima bantuan agar menjalankan tanggung jawab dengan baik.
Selain itu Alif dkk menuntut keadilan dalam pembagian bibit padi, jagung hibrida oleh anggota kelompok tani. Mereka meminta untuk menghilangkan sistem kekeluargaan (KKN) dalam pembagian bantuan bibit oleh pertanian. Mereka pun mendesak UPT agar menghapus Poktan Ilegal.
"Masa depan bangsa bergantung pada produktivitas petani. Oleh karenanya, kami menuntut keadilan dan meminta kepada Dinas Pertanian Kab. Bima untuk memprioritaskan kesejahteraan petani dan melakukan pendampingan terhadap kelompok tani yang ada di Kab. Bima" pungkasnya.