"Rencana aksi saya kurang tahu, harapannya demo jangan sampai keluar jalur kalau menyampaikan pendapat secara santun," ungkap Kabid Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian BKD, Abd Rahman saat ditemui langsung di ruang kerjanya pada Senin, (15/10/2018) pagi.
Dia menerangkan bahwa pemerintah daerah selama ini tidak menutup mata terkait nasib honorer K2, sebab pemerintah tetap berupaya memperjuangkan nasib para honorer K2 di Kabupaten Bima.
"Usai pertemuan pada Kamis (11/10) kami telah mengirimkan surat ke BKN melalui email," jelasnya.
Dia menambahkan, dalam hal seleksi CPNS pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk menentukan. Pemerintah daerah hanya menyusulkan, namun yang memiliki kewenangan untuk menentukan adalah pemerintah pusat. (MB01)
