Baca Juga
 |
| Jajaran Pemkot Bima Rakor dengan Kementerian Dalam Negeri memutuskan langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah tahun 2024. |
Kota Bima.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah tahun 2024.
Rakor yang berlangsung di Aula Rapat Pemkot Bima, pada Senin 29 Januari 2024 itu dipimpin oleh Asisten III Setda Kota Bima, Drs Muhammad Saleh, yang melibatkan stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, Muhammad Saleh menegaskan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak untuk menghadapi tantangan pengendalian inflasi. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi lokal akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan inflasi.
Vicon dengan Kemendagri RI tersebut membahas aspek-aspek mengenai inflasi, termasuk harga-harga komoditas, ketersediaan pasokan, serta kebijakan harga dari pemerintah, antara lain dipaparkan bahwa untuk minggu ke-4 di bulan Januari 2024 terdapat 80 Kota yang mengalami inflasi, dan diketahui minyak goreng mengalami inflasi tiap tahunnya di bulan Januari.
Serta terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan dan penurunan IPH, yaitu 10 kabupaten/kota yg mengalami penurunan IPH tertinggi, dan 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera.
Dalam vicon juga dibahas yakni mengenai bawang putih yang mengalami kenaikan harga di setiap daerah di wilayah kota maupun kabupaten, harga meningkat signifikan dan jauh di atas median tahun 2023, dan ini yang perlu dicari sebab dan solusinya.
Tak hanya itu, kenaikan harga bawang putih sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan untuk bawang merah jika dipantau berdasarkan kenaikan harga di bulan Januari , terlihat kenaikan harga bawang merah 14,7 % dibandingan dengan Desember 2023, sementara di minggu ke-4 Januari ini mencapai 37.000. Kemudian Kenaikan harga daging ayam ras yg tertinggi, sebagian besar terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan.
Juga yang disorot, pentingnya kebijakan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mengontrol harga dan mencegah adanya praktik penimbunan barang yang dapat menyebabkan lonjakan harga secara tiba-tiba.
Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan dalam negeri, rapat koordinasi seperti ini menjadi wadah yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rakor berakhir dengan komitmen bersama untuk melanjutkan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi, serta untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.
(**).