Apresiasi Penataan Birokrasi, KNPI Bima: Langkah Bupati Ady Mahyudi Tepat dan Terbuka -->
Cari Berita

Free Space 970 X 90px

Apresiasi Penataan Birokrasi, KNPI Bima: Langkah Bupati Ady Mahyudi Tepat dan Terbuka

Rabu, 22 April 2026

Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bima.

BIMA, MIMBARNTB – Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bima memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Bupati Bima, H. Ady Mahyudi, yang telah melantik 10 pejabat Eselon II hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Pelantikan ini dianggap sebagai upaya strategis dalam penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

 

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor: 821.2/285/07.2/Tahun 2026, yang berlangsung aman dan transparan pada Sabtu (18/4/2026) di Aula Kantor Bupati Bima.

 

Sebagai unsur organisasi kepemudaan, KNPI menilai bahwa langkah ini sangat penting dalam rangka penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima pada periode kepemimpinan 2025-2030.

 

"Kami mengapresiasi usaha dan upaya Bupati Bima dalam penyegaran birokrasi, peningkatan kinerja, serta penataan pemerintahan daerah. Proses pelantikannya pun berjalan aman dan terbuka," ungkap pernyataan resmi Ketua DPD II KNPI Kabupaten Bima, Burhanudin, S. Sos, Rabu (22/4/2026).

 

Selain itu, KNPI juga mendukung penuh penegasan yang disampaikan Bupati kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dilantik. Arahan agar para pejabat segera menyiapkan program unggulan dalam waktu 30 hari ke depan dinilai sebagai bentuk tuntutan kerja yang profesional.

 

Bupati Ady Mahyudi dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel demi mendukung terwujudnya visi misi "Bima Bermartabat".

 

Terpisah, terkait berbagai tanggapan dan polemik yang muncul di media sosial, KNPI menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Hal itu menunjukkan adanya perhatian publik yang besar terhadap arah pembangunan daerah.

 

"Polemik di media sosial merupakan bagian dari demokratisasi dan bentuk perhatian masyarakat untuk mengawal agar daerah menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Bupati Bima ke depannya," tambahnya. (Tim)