MIMBARNTB – Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat regional. Dalam ajang Kemendagri Awards: Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang mencakup wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, Kabupaten Bima meraih peringkat kedua dalam kategori Pengendalian Inflasi. Penghargaan ini diserahkan dalam acara yang berlangsung Selasa malam (19/5) di Ballroom Hotel Merumatta, Senggigi, mulai pukul 19.30 WITA.
Bupati Bima, Ady Mahyudi, menerima langsung penghargaan berupa piala dan bantuan dana senilai Rp2 miliar. Penilaian untuk kategori ini dilakukan secara ketat dan komprehensif, mencakup konsistensi serta kemampuan daerah menjaga stabilitas harga, kepatuhan dalam pelaporan, dukungan anggaran yang memadai, hingga efektivitas seluruh program yang dijalankan.
Pada tingkat kabupaten, posisi teratas diraih Kabupaten Sumba Timur dengan bantuan dana Rp3 miliar, sedangkan peringkat ketiga jatuh kepada Kabupaten Maluku Tenggara dengan nilai bantuan Rp1 miliar. Sementara itu, di tingkat kota, gelar terbaik diraih Kota Tual, Maluku, dan untuk tingkat provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil meraih posisi pertama.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan unsur pimpinan wilayah dari seluruh Nusa Tenggara dan Maluku, meliputi 11 daerah di Nusa Tenggara Barat, 23 daerah di Nusa Tenggara Timur, serta masing-masing 11 daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Prestasi Berbasis Komitmen Meningkatkan Kesejahteraan
Penghargaan yang diterima ini tidak lepas dari kinerja menyeluruh Pemerintah Kabupaten Bima dalam menangani berbagai masalah strategis, di mana pengendalian inflasi menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan kasus stunting. Hal ini menjadi bukti nyata keberhasilan program-program yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan.
"Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan dan kerja keras yang kami jalankan bersama seluruh jajaran memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab lebih besar untuk terus melayani dan membawa Kabupaten Bima ke arah yang lebih maju," ungkap Bupati Ady Mahyudi yang hadir didampingi Wakil Bupati, dr. H. Irfan Zubaidy, serta sejumlah pejabat tinggi lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Dukungan Anggaran Besar, Hasil yang Membanggakan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima, Hariman, SE, M.Si, menjelaskan bahwa keberhasilan ini didukung oleh alokasi anggaran yang besar dan kerja sama lintas sektor yang erat. Untuk penanganan kemiskinan saja, pemerintah daerah menggandeng 16 perangkat daerah dan 21 Puskesmas, dengan 127 sub kegiatan dan total anggaran mencapai Rp248,2 miliar.
Program yang dijalankan berfokus pada tiga strategi utama: mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, meningkatkan pendapatan melalui pelatihan dan bantuan usaha, serta membangun infrastruktur dasar di daerah-daerah yang masih tertinggal.
Hasilnya sangat terlihat jelas. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima berhasil turun menjadi 12,59 persen atau berkurang sebesar 0,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan untuk angka kemiskinan ekstrem, penurunan yang terjadi jauh lebih signifikan, dari 2,04 persen di tahun 2024 menjadi hanya 0,41 persen di tahun 2025.
Keberhasilan juga tercatat dalam upaya penurunan stunting. Dengan anggaran sebesar Rp53,86 miliar yang dikelola oleh 13 perangkat daerah, berbagai intervensi dilakukan mulai dari perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, hingga pembangunan sanitasi yang layak. Target penurunan stunting sebesar 17,33 persen tidak hanya tercapai, tetapi berhasil dilampaui hingga mencapai angka 12,22 persen di akhir tahun 2025.
Tim Khusus Penjamin Stabilitas Harga
Untuk memastikan stabilitas harga dan pengendalian inflasi berjalan efektif, Bupati Bima telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/100/03.4 Tahun 2025. Tim ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, dengan Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE, bertindak sebagai sekretaris, serta melibatkan seluruh instansi terkait baik di tingkat daerah maupun vertikal.
Tugas utama tim ini adalah menyusun kebijakan yang selaras dengan arah kebijakan nasional serta melakukan koordinasi terus-menerus agar segala potensi kenaikan harga dapat segera diantisipasi dan ditangani dengan tepat.
Dengan capaian yang telah diraih, Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk terus mempertahankan kinerja ini, bahkan meningkatkan kualitas pelayanan demi mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan. (Tim).