 |
| Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Abdul Halik, saat menyampaikan apresiasi dan kesiapannya mengawal langkah pembenahan sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Resor Bima. Ia menegaskan HMI siap menjadi mitra strategis serta mendorong terwujudnya kepolisian yang profesional, transparan, dan berintegritas. |
BIMA, MIMBARNTB – Komitmen pembenahan tata kelola dan reformasi internal di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Bima mendapatkan apresiasi sekaligus dukungan dari kalangan aktivis. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Abdul Halik, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal setiap langkah perbaikan guna mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, transparan, dan berintegritas tinggi.
Menurut Halik, keberadaan aktivis dan organisasi kemahasiswaan tidak semata berperan sebagai pengawas atau pengkritik, melainkan juga mitra strategis dalam mendorong perubahan positif. Dukungan terhadap upaya Kapolres Bima ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga tegaknya keadilan dan supremasi hukum di daerah.
“Kami mendukung penuh setiap upaya perbaikan sistem di tubuh kepolisian. Penegakan hukum harus bersih, objektif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. HMI akan berada di garis depan mengawal agar reformasi ini tidak hanya wacana, tetapi berjalan nyata dan terasa dampaknya,” tegas Halik.
Ia menambahkan bahwa perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek pelayanan publik, peningkatan profesionalitas aparat, hingga penguatan sistem pengawasan internal. Hal ini dinilai krusial untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Transparansi dan keterbukaan informasi juga menjadi poin penting yang ditekankan. Menurutnya, akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepolisian yang humanis dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
Sebagai wujud komitmen nyata, Abdul Halik menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Kapolres Bima, Kepala Satuan Narkoba, dan Kepala Satuan Bina Masyarakat. Kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui diskusi publik, kajian kebijakan, serta penampungan aspirasi masyarakat terkait pelayanan kepolisian. Hasilnya nanti akan disampaikan sebagai masukan konstruktif demi perbaikan berkelanjutan.
“Prinsip kami jelas: jika ada hal yang keliru, kami akan mengingatkan. Namun jika ada langkah yang benar dan baik, kami siap mendukung sepenuhnya. Kami ingin melihat sistem penegakan hukum yang berintegritas dan benar-benar berpihak pada keadilan,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara elemen masyarakat sipil dan aparat penegak hukum, PB HMI berharap tercipta iklim hukum yang adil, bersih, serta mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi seluruh warga Kabupaten Bima.