Makassar,mimbarntb.com-Tepatnya hari Mingu, 7 September 2017 lalu, beberapa Aliansi Mahasiswa makassar melakukan rapat konsolidasi. Mereka membahas terkait kehadiran Pemerintah Kabupaten Bima di Kota Makssar.
 |
| Pamflet seminar |
Menurut Kordinator Front Organda se-Kota Makasar, Din Wahyuddin menyatakan, pihaknya menolak kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh F-KOMPAS BIDOM (Forum Komunikasi Pascasarjana Bima Dompu) Makassar pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017.
Din mengungkapkan, kehadiran Bupati Bima dalam seminar Nasional yang di adakan oleh lembaga F-KOMPAS BIDOM mengundang reaksi dan pertanyaan yang mendasar dari sejumlah mahasiswa Bima yang ada di Makassar.
"Salah satu pertanyaan yang muncul apa yang menjadi misi kedatangan Pemerintah Kabupaten Bima di Kota Makassar? Kedatangan Bupati bernilai politis mengingat pesta demokrasi yang akan diadakan oleh politisi-politisi yang ingin berkuasa dan ini sangat tidak bernilai untuk mewakili ekonomi yang berkelanjutan," ujar mahasiswa asal UMI yang akrab disapa dengan nama Dion Anggara itu.
 |
| Frot organda makssar sedang rapat |
Ia menjelaskan, hal dasar yang menjadi penguat penolakan kehadiran Bupati Bima adalah merusak marwah atas nama aliansi yang bergerak di bidang kesejahteraan masyarat khsusnya yang ada di wilayah Kabupaten Bima. Kata dia, kedatangan Pemerintah Kabupaten Bima menuai banyak protes dan kritikan di kalangan Mahasiswa Bima Makassar.
"Sebenarnya kegitan yang diadakan oleh teman-teman F-KOMPAS BIDOM tidak melihat kondisi dan keadaan sosial yang tetjadi di tengah masyarakat yang kian diguncakan isu-isu politis sehingga menimbulkan kencaman Mahasiswa Bima Makassar," ujarnya dalam rilis persnya yang disampaikan ke Redaksi mimbarntb.com, Senin, 18 September 2017.
Kata dia, kegiatan yang diadakan oleh teman-teman dan menghadirkan pemerintah Kabupaten Bima dengan tegas bahwa Mahasiswa Bima Makassar akan menolak kehadirannya di Kota Makassar. Ia pun menjelaskan alasan penolakan ini.
"Kegiatan ini bernilai politisi sehingga menimbulkan problematika di tengah mahasiswa. Dan kedatangan petinggi Pemerintah Kabupaten Bima tidak bernilai positif karna asas pemanfaatan terhadap mahasiswa dalam menyambut pesta demokrasi," ujar dia.
"Dan masih banyak alasan alasan yang menjadi dasar atas penolakan kegiatan dan kedatangan Pemerintah Kabupaten Bima di Makassar. Dan hasil rapat kami dalam bentuk front pergerakan organda se-Kota Makassar, untuk menolak kedatatangan bupati bima dengan alibi politik (seminar nasional)," tambahnya.
Selain itu, sambung dia, dalam hal kegiatan seminar nasional yang bertemakan "Penguatan kapacity Buillding, dalam menghadapi kesenjangan sosial, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan"ini merusak marwah kritis mahasiswa bima makassar. Menurutnya, dilihat dari sepanjang sejarah kemahasiswaanya, mahasiswa bima makassaar tidak pernah beraffilliaasi dan membangun relasi denngaan Pemerintah Kabupaten Bima.
"Setelah berdiskusi panjang dan massif, kawan-kawan mahasiswa mengolah beberapa data panitia pelaksana, dari hasil penyelidikan dan pengkajian, kami mengatakan F-KOMPAS BIDOM adalah aktor dibalik ini semua, dan setelah kami menelusuri lebih lanjut, F-KOMPAS BIDOM adalah kelompok pasca sarjana UNM yang secara riwayat pendidikanya, mereka adalah alumni S1 STKIP dan S1 alumni MATARAM," pungkas dia.
"Sehingga, sikap kecerobohan atau kebiasaan politik (STKIP) dan underbownya, pragmaatisme pilitik F-KOMPAS BIDOM, merusak citra mahasiswa bima makassar yang murni terlahir dari rahim kota makassar yang tidak pernah berselingkuh dengan Pemerintah," tambah dia menutup keterangannya.
Di sisi lain pihak penyelenggara kegiatan seminar yaitu F-KOMPAS BIDOM dan pihak pembicara maupun Pemerintah Kabupaten Bima masih dikonfirmasi terkait penolakan kegiatan yang dipelopori mahasiswa bima yang ada di Makassar saat ini.
(RED)