Bima, mimbarntb.com-Puluhan massa gabungan empat OKP menggelar aksi demonstrasi di Dinas Pertanian Kota dan Kabupaten Bima dan kantor Walikota Bima keempat elemen OKP tersebut yaitu LMND Bima, PMII Bima, Lsip Bima dan Aliansindo Cabang. Aksi tersebut dalam rangka merayakan hari tani nasional secara serentak diseluruh daerah se-Indonesia 25 September 2017. Aksi tersebut dikawal ketat aparat kepolisian Bima Kota.
Dalam orasinya Ajwar Anas Humas LMND mendesak dinas Pertanian Kabupaten Bima agar mengawasi secara ketat para distributor dan para pengecer pupuk bersubsidi.
"kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani disebabkan kenakalan para pengecer yang menjual pupuk bersubsidi dengan harga persak 150 ribu ke para masyarakat petani",.ungkapnya
Adapun sejumlah tuntutan FGPRTM Bima.
1. Mendesak Jokowi JK segera menyelesaikan konflik agraria.
2. Dinas Pertanian dan DPRD Kab. Bima harus bertanggungjawab atas harga pupuk yang tidak sesuai dengan harga subsidi.
3. Pemerintah kota harus bertanggung jawab atas pembabatan pohon mangrufe di pantai amahami.
4. Tolak penerbitan SPPT tanah secara kelompok di amahami.
5.Laksanakan pasal 33 UU 1945 dan jalankan Tri Sakti.
Sementara dalam pernyataan sikapnya PMII Cabang menuntut pemerintah Kota dan Kabupaten Bima yaitu.
1. Hentikan pembangunan rumah dilahan pertanian Kota Bima
2. Dinas Pertanian Kota Bima agar melakukan pengawasan/memantau terhadap kelompok yang sudah dicairkan proposal.
3. Dinas Pertanian harus merealisasikan UU no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
4. DPRD Kota Bima harus segera memanggil SKPD terkait lahan pertanian Kota bima.
5. Eksekutif dan legislatif segera membentuk Pansus kaitan dengan Gapoktan di 38 kelurahan Kota Bima, yang diduga tidak tepat sasaran.
 |
| PMII Cabang Bima Sejumlah tuntutan pun disampaikan oleh FPPMPT, lewat pernyataan sikapnya yaitu. |
1. Turunkan harga pupuk.
2. Pemerintah harus mengontrol pengecer pupuk.
3.Pemerintah harus melakukan pengawasan serta mengontrol peredaran pupuk bersubsidi.
4. Mendesak pemerintah untuk melakukan pemerataan pupuk subsidi.