 |
| Massa saat berorasi |
Bima. MimbarNTB | Dalam Rangka Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 ini, puluhan massa dari Aliansi Pemuda (ALPA) Bima menggelar unjuk rasa tepatnya di jalan Lintas Sumbawa Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Sabtu 09/12/2017 pagi. Massa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa dan menahan para oknum yang terindikasi terlibat dalam kasus tindak pidana Korupsi.
Massa aksi meminta inspektorat Kab. Bima agar membuka secara transparan ke Publik terkait hasil temuannya selama ini yang merugikan Keuangan negara kerap kali terjadi. Massa juga mendesak kepada UPTD pertanian Bolo untuk menarik kembali bibit jagung yang busuk yang telah dibagikan ke kelompok tani.
"Kami minta kepada KPK untuk secepatnya menyelesaikan kasus korupsi E-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto. Dan meminta pemerintah daerah agar menjelaskan terkait dengan Anggaran ADD lebih kurang 20 juta, dan Menghadirkan ibu camat bolo untuk menjelaskan terkait dengan perijinan Alfa Mart diwilayah kecamatan bolo" desakan massa aksi.
Dalam orasinya M.Nor Aditya ungkapkan Pendidikan sebagai lembaga kebudayaan dalam memajukan peradabaan rakyat di suatu negara, namun yang terjadi di Indonesia justru pendidikan menjadi salah satu ladang subur tumbuhnya praktek-praktek korupsi. Hal ini dibuktikan dari hasil data icw yang menyatakan bahwa sepanjang 2003-2013 telah terjadi 296 kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 619 miliar didunia pendidikan.
Dijelaskannya Kasus korupsi dari waktu ke waktu semakin menjamur. Korupsi menjadi gambaran kapitalis birokrat (pejabat negara) yang buruk di negeri ini. Korupsi bukan budaya yang tidak dapat dihilangkan sebagaimana padangan kolot dan bahkan dikampanyekan rejim boneka atau para kapitalis birokrat. Korupsi dapat hilang jika pemerintah dari pusat hingga ketingkat daerah menjadi representatif dalam melayani rakyat, bukan pemerintah yang mengabdikan dirinya kepada kepentingan imperialisme dan feodalisme.
"Dalam momentum peringatan Hari Anti korupsi Sedunia 2017, Aliansi Pemuda (ALPA) BIMA menyatakan sikap Pemuda dan Mahasiswa Melawan korupsi dan Jokowi JK harus bertanggungjawab menyelesaikan kasus korupsi yang merugikan rakyat Indonesia" tutupnya.