 |
| Rapat kerja DPRD Kota Bima bersama perangkat daerah terkait membahas kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kg bersubsidi. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut aspirasi mahasiswa, di mana dibahas penyebab gangguan pasokan, indikasi penyalahgunaan, serta upaya pengawasan agar subsidi tepat sasaran dan harga kembali sesuai ketentuan pemerintah. |
KOTA BIMA, MIMBARNTB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan kelangkaan dan melonjaknya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, M. Ryan Kusuma Permadi, SH, di Ruang Banggar DPRD pada Jumat (13/6/2026) ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mbojo Bima melalui aksi demonstrasi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPRD mengambil langkah nyata mengatasi kenaikan harga yang dinilai membebani masyarakat kecil. Merespons hal itu, DPRD menghadirkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi di lapangan dan merumuskan solusi bersama.
Harga Jauh Melampaui Batas Wajar
Wakil Ketua II DPRD menyoroti disparitas harga yang sangat mencolok. Di tingkat konsumen, harga LPG 3 Kg mencapai Rp50.000 per tabung, padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah hanya Rp18.000. Ia menegaskan bahwa persoalan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga ketidaktepatan sasaran penyaluran.
“Kita harus pastikan subsidi ini tepat sasaran. Pengawasan harus diperketat agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan sepihak dan merugikan rakyat,” tegasnya. Ia juga menyebutkan bahwa pengurangan alokasi pasokan bukan hanya terjadi di Kota Bima, melainkan fenomena nasional.
Pasokan Berkurang, Distribusi Bermasalah
Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, Anik Kartika, SE, menjelaskan salah satu pemicu kelangkaan adalah penurunan pasokan hingga 50 persen menjelang dan saat hari libur nasional. Hal ini memicu kenaikan harga secara tidak wajar di lapangan. Pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pangkalan yang diduga melanggar aturan.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, H. Ichwanul Muslimin, SP., MM, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan Pertamina untuk meminta tambahan pasokan, namun belum dapat dipenuhi secara maksimal. Saat ini alokasi yang diterima sekitar 1,3 juta tabung per tahun atau setara 1.300 metrik ton.
Data dan Pengawasan Jadi Kunci Utama
Ketua Komisi II DPRD, Gina Adriani, mengusulkan agar Diskoperindag mempertemukan agen dan pangkalan dalam forum khusus untuk memetakan permasalahan distribusi. Anggota Komisi III, Abdul Rabbi, menambahkan perlunya data yang akurat mengenai jumlah agen, pangkalan, dan penerima manfaat agar penyaluran lebih terarah.
Anggota Komisi III lainnya, Amir Syarifuddin, menekankan bahwa penambahan kuota saja tidak cukup. “Selama pengawasan lemah, penyimpangan akan terus terjadi. Pendataan ulang warga berhak menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ditemukan Penyalahgunaan
Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindag, H. Sodik, S.Sos, mengakui masih ditemukan penyalahgunaan. Misalnya di Kelurahan Kolo, LPG bersubsidi banyak digunakan oleh nelayan, padahal peruntukannya secara resmi adalah rumah tangga dan UMKM. Di Kelurahan Oi Mbo juga ditemukan pangkalan yang menjual langsung ke pengecer. Terhadap pelanggaran tersebut, Pertamina telah menjatuhkan sanksi berupa pengurangan alokasi.
Melalui rapat ini, DPRD menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah didorong memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi dengan Pertamina, serta menyusun data penerima manfaat yang akurat agar subsidi LPG 3 Kg benar-benar dinikmati oleh warga yang membutuhkan.