 |
| Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, menyampaikan pidato dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Wilayah Perairan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) di Aula Kantor KSOP Bima, Selasa (31/3/2026). Kepala KSOP Kelas IV Bima, M. Junaidi J, S.E., M.M., serta peserta rapat dari berbagai pihak terkait. Acara bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan pelabuhan yang aman, tertib, dan berdaya saing. |
KOTA BIMA, MIMBARNTB – Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Wilayah Perairan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) yang diselenggarakan di Aula Kantor KSOP Bima pada hari Selasa (31/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wawali menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada KSOP Bima atas inisiasi forum yang dinilai sangat strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
"Pertemuan ini sangat penting sebagai ruang sinkronisasi kebijakan, mengingat Pelabuhan Bima memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai simpul transportasi laut, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional di Pulau Sumbawa bagian timur," ujarnya.
Sebagai kota jasa dan perdagangan dengan luas wilayah sekitar 222 kilometer persegi serta jumlah penduduk lebih dari 160 ribu jiwa, Kota Bima sangat bergantung pada konektivitas transportasi laut. Pelabuhan Bima berperan sebagai pintu gerbang utama untuk distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan arus komoditas antarwilayah.
Berdasarkan data Pemkot Bima, lebih dari 70 persen distribusi bahan pokok dan material pembangunan masuk melalui jalur laut. Selain itu, aktivitas ekspor komoditas unggulan seperti jagung, hasil perikanan, dan produk pertanian juga memanfaatkan fasilitas pelabuhan. Tren peningkatan mobilitas kapal penumpang dan barang tercatat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Feri Sofiyan menegaskan pentingnya kerja sama antara KSOP, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah DLKr dan DLKp.
"Sinergi ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar demi menjaga stabilitas ekonomi, keselamatan pelayaran, serta ketertiban ruang laut di wilayah Kota Bima," tegasnya.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas IV Bima, M. Junaidi J, S.E., M.M., menekankan bahwa aspek perizinan menjadi prioritas utama dalam pendisiplinan DLKp dan DLKr, mengingat seluruh ketentuan telah diatur mulai dari pusat hingga daerah.
"Harapan saya ke depannya seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menertibkan perizinan demi kelancaran suatu daerah," jelasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mengelola kawasan pelabuhan secara aman, tertib, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan di Kota Bima dan sekitarnya.
(Tim).