Kerjasama Antar Daerah dengan tema sinergi dan inovasi ketahanan pangan melalui penguatan kelembagaan dan kerjasama intra provinsi tersebut diadakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB.
Wali Kota Bima hadir didampingi Sekda Kota Bima, Kepala Dinas Koperindag Kota Bima dan Kabag Ekonomi, serta dihadiri juga oleh Gubernur NTB dan seluruh Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah se Provinsi NTB.
Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan, provinsi NTB mampu menjadi salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya tertinggi secara nasional. Hal ini dikarenakan NTB mampu menghidupkan geliat industrialisasi.
"Walaupun sektor pertambangan diambil, namun dalam kurun waktu empat tahun ini, mampu membuktikan program industrialisasi berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," jelasnya.
Gubernur mengungkapkan, walaupun NTB pertumbuhan ekonominya kalah dengan beberapa provinsi diatasnya namun dari segi kualitas pertumbuhan ekonomi NTB mengungguli beberapa provinsi tersebut. Baginya kunci keberhasilan NTB menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sinergitas, kolaborasi bersama lintas vertikal dan horizontal serta keberanian dalam melangkah.
"Hampir setiap bulan, kami pemprov NTB, melaksanakan bazar pangan murah serta sidak harga di kabupaten /kota. Itu merupakan satu dukungan dalam upaya menekan inflasi pangan di daerah kita," katanya.
Senada dengan hal itu, Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan NTB Heru Saptaji mengatakan bahwa keberhasilan NTB mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 6,95 persen, tidak terlepas dari peran semua pihak dalam melakukan penguatan ekonomi domestik melalui program industrialisasi, pengembangan Usaha kecil hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Oleh sebab itu dengan inovasi yang dilakukan, dia kian optimis hingga akhir tahun 2023, dari inflasi 4,41 persen yang diprediksi mampu di tekan hingga 4 persen. "Mari bersama kita gelorakan inflasi pangan, menuju NTB yang sejahtera," ajak Heru.
Acara yang juga dihadiri oleh bupati/walikota se NTB itu diakhiri dengan penandatanganan berkas kerja sama oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta penandatanganan berkas kerja sama klaster bisnis to bisnis oleh para pengusaha dari 10 kabupaten/kota di NTB.
(red)
