BIMA, MIMBARNTB.com | BPJS Cabang Bima bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menggelar kegiatan sosialisasi terpadu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Kamis (08/11).
Kegiatan yang berlangsung di aula gedung Seni dan Budaya ini secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH., dan dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, Kepala Dikes Kota Bima, Pihak Kejaksaan, dan diikuti oleh peserta sosialisasi.
Kepala Disnaker Kota Bima Drs. M. Jufri, M. Si., dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan BPJS yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima ini sangat perlu dilaksanakan. Kebijakan pemerintah tentang JKN dan BPJS perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
"Maka dari itu perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya," katanya.
Kegiatan sosialisasi ini sambungnya, diharapkan mampu menyampaikan informasi tentang JKN itu sendiri. Apa dan mengapa diperlukannya JKN serta mekanisme dan penyelenggaraan JKN itu sendiri.
"Melaui sosialisasi ini diharapkan para pelalu usaha, baik pemberi kerja dan penerima akan memahami tentang JKN. Sehingga pada pelaksanaanya para pelaku usaha paham dan sadar akan hak dan kewajiban serta dapat memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar," jelasnya.
Kepala BPJS Cabang Bima Elly Widiayani dalam laporannya memaparkan mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"BPJS merupakan penyelenggara JKN-KIS yang ditunjuk oleh Presiden. Maka dari itu kami mensosialisasikan program ini," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH., dalam sambutan pembukanya mengungkapkan, kegiatan sosialisasi kesehatan yang digelar ini sangat penting dilaksanakan untuk masyarakat.
"Ada 9 program prioritas 100 hari kerja pada kepemimpinan kami. Salah satunya adalah kesehatan," ungkapnya.
Leibh lanjutnya, bidang kesehatan ini masuk dalan program prioritas. Sehingga pada tahun 2019 mendatang tidak ada lagi masyarakat Kota Bima yang tidak memiliki kartu BPJS.
Feri mengaku, kartu BPJS tidak semua menjadi tanggungjawab pemerintah. Karena ada BPJS mandiri yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan diatas rata-rata.
"Selain itu juga merupakan tanggungjawab BUMN, BUMD dan sektor swasta. Oleh karena itu, sisa dari BPJS Mandiri dan tanggungan BUMN, BUMD dan sektor swasta akan menjadi tanggungjawab pemerintah," katanya.
Di Kota Bima sambungnya, sudah 70 lebih persen yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sementara sisanya menjadi PR pemerintah kedepan.
"Tahun 2019 kita targetkan sudah mencapai angka 100 persen," terangnya.
Hal itu, harus ada kebersamaan semua pihak. Pemerintah mau mendaftarkan masyarakat miskin, juga masyarakat yang berpenghasilan diatas rata-rata mendaftarkan diri sebagai BPJS mandiri.
"Begitu pun pihak swasta agar sadar mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS," pungkasnya. (MB01)